Pengaruh pajak terhadap perekonomian

Pajak adalah pungutan yang bersifat dipaksakan oleh negara kepada warga negaranya untuk memenuhi berbagai macam tuntutan dan perkembangan dalam pembangunan. Peran pajak sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara, termasuk di negara Indonesia yang termasuk negara sedang berkembang, yang menggunakan pajak sebagai salah satu pendapatan utama untuk membiayai segala macam kebutuhan. Apalagi, dari total penerimaan anggaran di tahun ini, pajak ditargetkan menyumbang 70,9 persen, atau Rp 500 triliun lebih.

Tidak terbayang, bila pajak yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi, ternyata dimanipulasi unuk kepentingan beberapa pihak dan merugikan negara hingga trilyunan rupiah. Perlahan tetapi pasti pengurangan pajak yang dilakukan secara sengaja dan bersifat illegal tersebut akan banyak mempengaruhi perkembangan ekonomi dan pertumbuhan pembangunan di Indonesia. Tingkat perkembangan ekonomi akan berjalan di tempat bahkan mengalami kemunduran. Banyak pembangunan yang tidak berjalan karena prediksi pendapatan dari pajak yang awalnya ditujukan untuk membiayai pembangunan ternyata tidak sepadan karena penggelapan uang pajak.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi. Faktor-faktor tersebut dapat dipisahkan menjadi faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Faktor ekonomi adalah sumber daya alam, akumulasi modal, perlengkapan fisik (physical equipment) dan sumber daya manusia, pertambahan penduduk-termasuk pertumbuhan angkatan kerja (labour force), kemajuan teknologi (technological progress), faktor sarana angkutan dan perhubungan, serta pembagian kerja dan skala produksi. Sedangkan yang termasuk faktor non ekonomi yakni faktor sosial budaya, faktor manusia dan faktor politik serta ammistratif. (Todaro, 1989 dan Jhingan,1990).

Agar pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan arah dan tujuan yang yang jelas, maka diperlukan suatu perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan ini juga dimaksudkan untuk mengantisipasi adanya pengaruh-pengaruh sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Akibat adanya pengaruh-pengaruh tersebut, pada pelaksanaannya seringkali pembangunan tidak berjalan sesuai dengan rencana. Dalam kondisi pembangunan yang tidak pada arah inilah pemerintah memainkan peranannya melalui kebijakan-kebijakan yang ditempuh.
Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pada dasarnya dapat dikelompokkan kedalam dua jenis kebijakan, yaitu; kebijakan fiskal (fiscal policy) dan kebijakan moneter (monetary policy). Kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempengaruhi besarnya pengeluaran agregat (aggregate expenditure) melalui variabel pengeluaran pemerintah (goverment expenditure) dan variabel pendapatannya. Sedangkan kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan kondisi ekonomi melalui variabel-variabel moneter atau finansial (Dombusch dan Fischer, 1987).

Kebijakan moneter berpengaruh lerhadap aktifilas ekonomi secara keseluruhan melalui pasar uang dan pasar modal.
Bagi Negara dalam hal ini Pemerintah, yang menjadi sumber pendapatan utama untuk membiayai kegiatan pemerintah dalam mengambil kebijakan fiskal maupun moneter dan penyediaan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dihasilkan oleh swasta adalah Pajak. Ada bermacam-macam definisi yang dibuat adalah untuk memahami pajak. SaJah satu diantaranya adalah definisi yang dikemukakan oleh Prof. Dr. PJA. Adriani. (Soemitro, 1987 dan Brotodihardjo, 1989).
"Pajak ialah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapal jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut stuktumya. pajak dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu pajak progresif, pajak proporsional dan pajak regresif. Pajak berstruktur progresif adalah pajak yang tarif pemungutannya berbeda-beda, sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Semakin tinggi kemampuan wajib pajak maka semakin besar pula tariff pajak yang dikenakan kepadanya. contohnya adalah pajak penghasilan pribadi. Bagi masyarakat yang mempunyai pendapatan yang tinggi akan dikenakan pajak dengan tarif yang lebih besar jika dibadingkan dengan golongan masyarakat yang berpendapalan lebih rendah.

Pajak berstraktur proporsional adalah pajak yang tarif pemungutannya sama untuk semua golongan wajib pajak, tidak tergantung pada kemampuan membayar dari wajib pajak. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai (PPn) dan Pajak barang mewah. Sedangkan pajak yang berstruktur regresif adalah pajak yang tariff pemungutannya semakin rendah seiring dengan meningkatnya kemampuan wajib pajak, namun secara absolut jumlah pajak yang dibayarnya semakin meningkat.

Pajak Dan Pajak Penghasilan Dalam Arus Sirkuler Ekonomi. Menunjukkan jenis-jenis pajak yang berlaku secara umum di semua negara.  bahwa rumah tangga yang terdiri dari kumpulan orang-orang dan perusahaan merupakan subjek pajak. Perusahaan dalam pengertian ini mencakup perusahaan yang dimiliki oleh swasta, negara (BUMN) maupun pemerintah daerah (BUMD). Pajak dapat dipungut dari semua jenis kegiatan yang dilakukan oleh subjek pajak tersebut. Oleh karena itu terdapat berbagai jenis pajak sesuai dengan jenis kegiatannya. Sedangkan pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan yang dimiliki oleh rumah tangga atau perusahaan

NAMA : ROSDIANA

NIM : 01113126